Kapolri Tegaskan Akan Tindak Tegas Pelanggar Ketertiban Umum

JAKARTA, HARIANDJAKARTA.COM
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis tegaskan, bahwa negara tidak boleh kalah dengan organisasi kemasyarakat (ormas) yang lakukan cara-cara premanisme halangi proses penegakan hukum di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Idham, terkait upaya penghadangan aparat kepolisian oleh ormas Front Pembela Islam (FPI) saat antarkan surat pemanggilan Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang lakukan aksi premanisme. Kita sikat semua…! Indonesia negara hukum. Semua elemen harus menjaga ketertiban dan keamanan”, kata Idham dalam keterangannya, Kamis (03/12/2020).

Jenderal bintang empat itu meminta kepada seluruh stakeholder ataupun ormas harus patuh dengan payung hukum yang berlaku.

Menurutnya, ancaman pidana diatur dengan jelas untuk pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses penegakan hukum.

“Ada sanksi pidana tuk mereka yang menghalang petugas dalam melakukan proses penegakan”, ujar Idham.

Disisi lain, Idham pastikan, Polri usut tuntas kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, dalam hal ini adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di beberapa acara yang dihadiri Rizieq.

“Polri selalu mengedepankan azas Salus Populi Suprema Lex Exto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi”, tandas mantan Kepala Bareskrim Polri ini.

Diketahui, Polri sedang melakukan penyidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan diacara Rizieq, sebagaimana tertuang dalam pasal 93 UU no 6 tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan, berbunyi : Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sementara pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Sebagaimana diketahui Pasal 160 KUHP sendiri berbunyi bahwa ‘Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *