ADA BANYAK KEJANGGALAN BANTUAN PROPINSI UNTUK LEMBAGA TAHUN 2020 LALU

 ADA BANYAK KEJANGGALAN BANTUAN PROPINSI UNTUK LEMBAGA TAHUN 2020 LALU

Kuningan, HDJ
Belum lama ini Pemerintah propinsi jawa barat menggelontorkan anggaran belanja bantuan ke beberapa Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan. Yang dibperkuat dengan Peraturan Gubernur no 79 tahun 2019.tentang penjabaran anggaran pendapatan dan blanja ropinsi jawa barat tahun 2020.

Di lampiran Tiga dan Empat Pergup tersebut sangat jelas rincian nama lembaga atau organisasi Penerima bantuan, beserta alamat lengkap dan juga jumlah nominal bantuan. Rincian nama penerima di dalam lampiran Pegub tersebut tersebar untuk di tiap kabupatekota di Jawa Barat, tak terkecuali Kabupaten Kuningan.

Namun sangat disayangkan adan temuan saat RN infestigasi pada lembaga penerima bantuan, dalam draf data penerima bantuan dana ada tercantum nama lembaga berikut alamat lengkap jelas akan tetapi pihak ketua lembaga tidak menerimanya, sala satunya MAN 3 Kuningan yang beralamat Jln Raya Luragung Kecamatan Luragung.

Pihak lembaga ,melalui Kaur TU, Saat ditemui di kantornya, Kamis 04/02/2021, untuk menggali keterangan sampai sejauh mana pengalokasian dana bantuan, tercengang mengatakan pada RN, lembaga kami baru tau sekarang dari RN dan, saya ucapkan terimakasih atas informasinya, Akunya.

Hal serupa di temukan di lembaga lain yaitu LPM Desa Langseb. Pihak pemdes pun merasa kaget kalau LPM di wilayahnya dapat bantuan dan baru mendengarnya dari RN.

“Saya bingung kok ada data LPM Desa kami mendapat bantuan dari propinsi padahal kenyataannya engga menerima, bahkan mengajukan permohonan nerupa proposalpun tidak, coba tolongkang kang telusuri barangkali benar, itu nyangkutnya di mana? jjadi penasaran”.ungkap Sekdes Desa Lngseb.

Melihat hal seperti ini seyogyanya parapemangku kebijakan pemberi anggaran harus Croscek ke lapangan dengan harapan nam penerima manfaat tidak menjadi objek oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga program bisa tepat sasaran, tepat guna dan bisa di rasakan masyarakat.jangan sampai ada asumsi di masyarakat bahwa sebuah program hanya untuk alat untuk menjebolkan anggaran untuk kepentingan segelintir orang. Mungkin ini PR bagi para pemangku kebijakan yang berkompeten dalam hal ini. Agar kedepan dalam menjlankan sebuah program bisa lebih baik. (Saepul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *