DPRD Mamuju Minta Bupati Sutinah Cabut SK Pemberhentian Tenaga Kontrak

Mamuju, HarianDjakarta.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merekomendasikan kepada Bupati Mamuju Sutinah Suhardi untuk mencabut atau membatalkan Surat Keputusan (SK) tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak yang selama ini mengabdi di sejumlah unit kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju.Keputusan ini diambil pada rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mamuju Azwar Anshari Habsi di Gedung DPRD Mamuju, Selasa (28/4/2021).
Hadir pada rapat ini, Ketua Komisi I Sugianto dan sejumlah anggota Komisi I lainnya. Dari pihak eksekutif , hadir Asisten Pemkab Mamuju, Perwakilan BKD, dan Perwakilan Bagian Hukum.
Sugianto mengatakan, alasan diterbitkannya SK tersebut tidak jelas. Makanya, pihaknya meminta agar Bupati Mamuju Sutinah segera mencabut SK tersebut.
“SK itu menyatakan ada sekitar 6000 lebih tenaga kontrak yang diberhentikan di 75 unit kerja. Jangan sampai tenaga kontrak ini diberhentikan lalu diganti dengan tenaga kontrak yang baru lagi. Ini kan masalah namanya. Makanya, DPRD akan membuat rekomendasi untuk mencabut SK tersebut,” kata politisi senior  Partai Golkar Mamuju ini.Dikatakan Sugianto, alasan pihak Pemkab Mamuju memberhentikan seluruh tenaga kontrak itu karena tidak ada anggaran. “Pemberhentian seluruh tenaga kontrak itu karena tidak ada anggaran, merupakan alasan yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar,” kata Sugianto.
“Jangan sampai hanya mau mengerjai anak-anak tenaga kontrak yang tidak berdaya. Diberhentikan semua yang ada sekarang, lalu diganti yang baru. Ini ada apa. Makanya, kita minta SK itu dicabut,” tegas Sugianto seperti dilansir dari Artikel.news.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *