Kasus Lahan Edi Gunawan Cs, Di Konfirmasi, Sekretaris Lurah Bangsal Aceh Berkata Begini… (Part 2)

DUMAI, HARIANDJAKARTA.COM— Terkait Surat Tanah Sporadik Edi Gunawan Cs, tentang kepemilikan lahan, seluas total 28 Ha, Sekretaris Kelurahan Bangsal Aceh Muhammad Juli, S.Sos, M.IP, membenarkan Surat Tanah Sporadik tersebut.

Surat terregister di Kelurahan Bangsal Aceh, saat di konfirmasi Tim Media Jumat siang (22/05/2021) di kantor Kelurahan Bangsal Aceh.

“Iya benar Bang, Surat Sporadik Edi Gunawan Cs semuanya terregister di Kelurahan Bangsal Aceh,” ungkap Muhammad Juli, S.Sos, M.IP, sambil menunjukkan buku registrasi pada Tim Media.

Berikut nama dan nomor registrasi pemilik lahan :

  1. Edi Gunawan, Pemilik Surat No: 95-/SPRD-BSA/2012, no registrasi 007140,
  2. M.Santoso, Pemilik Surat No: 96-/SPRD-BSA/2012, no registrasi 007139,
  3. Rahmad, masih atas nama Khairuddin Hasibuan belum balik nama sesuai Surat No.100/SPRD-BSA/2012, no registrasi 007131,
  4. Eka Elvira sesuai Surat No: 94/SPRD-BSA/2012, no registrasi 007138,
  5. Herman Flani,No.Surat 97/SPRD-BSA/2012, no registrasi 007144,
  6. Nasihin No.102/SPRD-BSA, no registrasi 007141, sampai berjumlah total 18 orang (Surat Sporadik).

Semuanya bertanggal 24-02-2012, di tandatangani Lurah Muhammad Nor. B, NIP: 186102041991001, di atas materai Rp. 6.000.

Juli menambahkan, pihak Kelurahan nanti nya akan memanggil Supriyanto alias Aliong dan Elsanti, atau mandor lapangan mereka Alay dan Sunarto (Narto), guna konfirmasi, terkait pengakuan mereka memiliki surat Sporadik di lahan Edi Gunawan Cs.

“Kita belum tau, apakah ada surat lahan yang di maksud, sama seperti milik Edi Gunawan CS. Karena kami pihak Kelurahan juga belum mengetahui akan surat dari mereka. Jadi harap bersabar, akan kita panggil semua nantinya terkait sengketa lahan ini,” jelas Seklur pada Tim Media.

Di konfirmasi, RT. 08 Sulaiman mengatakan, surat Sporadik atas nama Edi Gunawan CS, bahwa ia ikut menandatangani dan melakukan pengukuran di lapangan.

“Saya juga ikut melakukan pengukuran di lapangan dan menekennya, sehingga surat Sporadik milik Edi Gunawan Cs dapat terbit,” papar Sulaiman.

RT Sulaiman bahkan bersaksi dan mengakui kepemilikan lahan Edi Gunawan Cs di di Pengadilan Negri Dumai, pada saat rekan sehamparan Edi Gunawan Cs, yaitu Santoso sebagai Tergugat, saat Supriyanto alias Aliong dan Elsanti menggugat Santoso, di lahan Objek Perkara.

Kasus tersebut, sebelum Edi Gunawan Cs melakukan Gugatan Bantahan Perkara, atas kemenangan Supriyanto alias Aliong dan Elsanti pada perkara tersebut.

Anehnya dalam sidang, Surat Tanah Sporadik Supriyanto alias Aliong, dari awal sidang hingga pembacaan Putusan, surat Sporadik Supriyanto alias Aliong dan Elsanti tidak pernah muncul, tapi Perkara di menangkan mereka.

Pada kesempatan berbeda, Edi Gunawan CS menyampaikan, bahwa lahan tersebut dulunya dibeli dari Pak Jumani, pada tahun 2011 melalui Bapak Khairuddin Hasibuan.

“Kami membeli lahan 28 hektar terdiri dari 14 surat pada tahun 2011 dari Bapak Jumani melalui Khairuddin Hasibuan. Dan pada tahun 2012 terbitlah surat Sporadik atas nama kami yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bangsal Aceh,” papar Edi gunawan, Senin (24/05/2021).

Edi Gunawan menambahkan, bahwa saat membeli lahan tersebut, mereka sudah melakukan pengecekan surat yang dimilikinya di Kelurahan, dan sudah melakukan pencocokan surat dan registrasi.

“Namun sampai sekarang kita tidak mengetahui persis surat yang dimiliki dari pihak Supriyanto Alias Aliong dan Elsanti. Sebab, kita tanyakan pada Kelurahan, pihak kelurahan tidak mengetahui surat Sporadik Supriyanto Alias Aliong dan Elsanti,” ucap Edi Gunawan.

“Begitu Supriyanto alias Aliong dan Elsanti menang, mereka lansung menguasai lahan tersebut dengan melakukan penebangan setiap tanaman yang ada pada lahan itu dan tanpa surat eksekusi dari PN Dumai (termasuk lahan Edi Gunawan Cs, padahal bukan Objek Perkara).

Edi Gunawan Cs berharap dan meminta kepastian hukum yang jelas atas kepemilikan lahan mereka yang dikuasai oleh Supriyanto alias Aliong dan Elsanti.

Apalagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi, melalui Keputusan Presiden (KePres) No. 11 Tahun 2021.

Ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah.

Isi Kepres, salah satunya berisi pemberantasan semua praktek-praktek yang menghambat investasi seperti Mafia Tanah.

(Tim/GBS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *