Urus Izin Lebih Mudah dan Aman, DPMPTSP Canangkan Gerai Marasa

ISTIMEWA-Foto: Humas Pemprov Sulawesi Barat.
Mamuju, HariandJakarta.com

Banyaknya risiko dalam mengurus perizinan yang menjadi kewenangan provinsi, sulitnya akses dari kabupaten tentu memakan waktu yang lama. Belum lagi antrian hingga menimbulkan kerumunan massa yang justru berpotensi menjadi tempat penularan Covid-19. Inilah yang melatarbelakangi DPMPTSP mencanangkan proyek perubahan Gerai Marasa, untuk mendekatkan pengurusan izin di kabupaten.
Digagas oleh Tajuddin Hasan Sulur, dalam rangka Diklat Penyetaraan Reform Leader Academy (RLA) dengan pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II LAN RI Angkatan Pertama Tahun 2021.
Sengaja tetap mengambil branding Marasa sebagai komitmen pemerintah dalam mewujudkan program pemerintah provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), yakni Mandiri, Cerdas, dan Sehat (Marasa).
Gerai tersebut diharapkan menjadi jembatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM – PTSP) Sulbar untuk menjemput pelayanan.
Bukan hanya memudahkan pelaku usaha, bahkan gerai itu menjadi solusi saat gencar – gencarnya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19.
“Ide ini diangkat dari realitas pengurusan izin di instansi DPM – PTSP Sulbar. Urusan perizinan yang menjadi kewenangan provinsi menumpuk di ibukota provinsi ke 33 ini, Mamuju. Bahkan perpanjangan perizinan sendiri kerap menimbulkan kerumunan massa. Karenanya, melalui gerai itu, pelaku usaha di kabupaten dapat mengakses lebih mudah tanpa harus mendatangi kantor DPM- PTSP Sulbar. Kita harapkan bagaimana pelaku usaha terlayani sesuai harapan mereka, nyaman, aman, mudah, tanpa berbelit – belit,” tutur Kabid Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPM – PTSP Sulbar ini.Tajuddin mengatakan, Gerai Marasa berbeda dengan kewenangan DPM – PTSP kabupaten, sebab Gerai Marasa khusus melayani perizinan yang menjadi kewenangan tingkat provinsi, di sektor pelayanan, nelayan  misalnya, untuk kabupaten mengurus izin kapal dibawah 30 GT. Sementara kewenangan provinsi di atas 30 GT.

ISTIMEWA-Foto: Humas Pemprov Sulawesi Barat.
Rencananya launching program ini dilakukan dalam waktu dekat ini setelah pihak pemprov Sulbar menandatangani Memorandum of .Understanding (MoU) dengan Pemkab yang menjadi lokus penempatan gerai tersebut.Sebagai tahap awal, gerai ini baru ditempatkan di dua kabupaten, yaitu Majene dan Polman. Berikutnya menyusul empat kabupaten lainnya (Mamuju, Mateng, Pasangkayu, dan Polman/red).
“Ini akan berkembang ke depannya. Adanya gerai ini bisa mengurangi kerumunan dengan menggiring pengurusan ke kabupaten. Gerai itu sebagai komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuhnya. Kami di PTSP tidak memungut biaya sepeserpun. Kalau ada bilang ada yang pungut biaya, berarti itu oknum,” kata Tajuddin. (release humas pemprov Sulbar).

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *